Table of Contents

 Batasan masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka untuk menghindari perbedaan persepsi dalam memahami dan mengartikan masalah. Maka penulis perlu memberikan batasan masalah sesuai dengan judul, yaitu : kerjasama pemerintah swasta(KPS) dalam pembangunan infrastruktur.

  1. Rumusan masalah

Berdasarkan  latar belakang di  atas, maka  rumusan masalah dalam  makalah ini  adalah :

Bagaimana cara pemerintah melaksanakan pembangunan dalam infrastruktur dengan keterbatasan dana yang dimiliki?

  1. Tujuan

Berdasarkan  permasalahan  di  atas, maka  tujuan  pembuatan makalah  ini  adalah  untuk “menjelaskan dan menganalisa Kerjasama pemerintah-swasta(KPS)  didalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.”

  1. Manfaat

Apabila pembaca bisa menganalisa dan mengerti hubungan pemerintah-swasta dalam pembangunan ekonomi maka, pembaca akan mendapatkan suatu gambaran yang dimana gambaran itu akan bisa berguna untuk masa depan sebagai evaluasi pemereintah.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Pengertian

Kemitraan/kerjasama Pemerintah Swasta disingkat KPS atau dalam bahasa Inggris  disebut sebagai Public Private Partnership atau disingkat PPP atau P3 adalah suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini , keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) dikerjasamakan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mlakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta.

Bentuk yang banyak dikenal dengan istilah BOT singkatan Build Operate and Transfer atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Bangun Kelola dan Alih Milik tetapi sebenarnya masih banyak bentuk yang bisa digunakan seperti Outsourcing sebagai bentuk paling sederhana sampai bentuk Bangun Kelola dan Miliki atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Build Operate and Own (BOO).

PPP  merupakan  kemitraan  Pemerintah  –  Swasta  yang melibatkan investasi  yang besar/ padat modal dimana sector  swasta membiayaai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan pemerintah sebagai mitra yang menangani  pengaturan pelayanan, dalam hal ini tetap  sebagai  pemilik asset dan pengendali pelaksanaan kerjasam