Indonesia-Australia Lanjutkan Kerja Sama Riset dan Pengetahuan

Indonesia-Australia Lanjutkan Kerja Sama Riset dan Pengetahuan

Indonesia-Australia Lanjutkan Kerja Sama Riset dan Pengetahuan

Indonesia-Australia Lanjutkan Kerja Sama Riset dan Pengetahuan

Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerja sama riset antar kedua negara agar dapat menjadi rekomendasi bagi para pengambil kebijakan. Kesepakatan tersebut ditandai secara resmi melalui program yang dijalankan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) fase 2. Fase 1 program KSI telah berjalan selama empat tahun, dimulai pada Mei 2013 dan akan berakhir pada Juni 2017.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Imron Bulkin bersama Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia Fleur Davis.

Penandatanganan ini menandai komitmen dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk melanjutkan dukungan dalam meningkatkan sektor pengetahuan di Indonesia. Terutama dalam bekerja dengan berbagai mitra untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat penggunaan bukti dan analisisi dalam pembuatan kebijakan.

Selain itu juga mengatasi permasalahan berbagai sistem informasi dan manajemen

pengetahuan pemerintah yang tidak saling terhubung atau terintegrasi.

“Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui program KSI memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Ke depannya, kami akan terus fokus untuk memperbaiki sektor pengetahuan di Indonesia dengan dukungan KSI,” kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Imron Bulkin dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5).

Dalam empat tahun terakhir, KSI telah berhasil membangun kapasitas penelitian dan

tata kelola dari 16 lembaga penelitian kebijakan serta sejumlah badan pemerintah. Kerja sama ini memainkan peran penting dalam mengintegrasikan bukti ke dalam pembuatan kebijakan (seperti Badan Penelitian dan Pengembangan di berbagai Kementerian).

KSI telah membangun hubungan yang kuat antara pelaku terdepan di sektor pengetahuan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menghasilkan adanya kesadaran akan pentingnya sektor pengetahuan yang dinamis. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

 

Baca Juga :