Infrastruktur Politik
  1. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelanggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencakup :

Infrastruktur Politik

  1. Partai politik (political party), sebagai institusi memp
  2. unyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. Berikut merupakan beberapa fungsi partai politik :
  • Komunikasi politik : Penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah,
  • Sosialisasi politik : Pengenalan nilai dan norma etika.
  • Rekruitmen politik : Merekrut anggota partai politik.

1) Masa Pra Kemerdekaan
Budi Utomo (Jakarta, 20 Mei 1908), merupakan organisasi modern pertama yang melakukan perlawanan secara non fisik. Dalam perkembangannya menjadi partai-partai politik yang didukung kaum terpelajar dan  buruh tani.

2) Masa Pasca Kemerdekaan
Tumbuh suburnya partai-partai politik, didasarkan pada Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA
Ketuhanan Kebangsaan Marxisme Nasionalisme
§  Partai Masjumi,§  Partai Sjarikat Indonesia,§  Pergerakan Tarbiyan Islamiah (Perti),§  Partai Kristen Indonesia (Parkindo),•         §  Dll. §  Partai Nasional Indonesia (PNI)§  Partai Indonesia Raya (Parindra)§  Partai Rakyat Indonesia (PRI)§  Partai Demokrasi Rakyat (Banteng)§  Partai Rakyat Nasional (PRN)•         §  Partai Kebangsaan Indonesia (Parki); dll. §  Partai Komunis Indonesia (PKI)§  Partai Sosialis Indonesia§  Partai Murba§  Partai Buruh•         §  Permai §  Partai Demokrat Tionghoa (PTDI)§  Partai Indonesia Nasional (PIN)•         §  IPKI

Persaingan antar elit partai politik besar, telah membawa negara pada instabilitas politik, sehingga mandeknya pemb ekonomi dan rawannya keamanan. Akibat konflik berkepanjangan pada Badan Konstituante (merumuskan UUD), mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang selanjutnya melahirkan demokrasi terpimpin.

sumber :

https://finbarroreilly.com/trick-art-dungeon-apk/