Jurnalis Kampus di Tengah Pusaran Kasus Perkosaan

Jurnalis Kampus di Tengah Pusaran Kasus Perkosaan

Jurnalis Kampus di Tengah Pusaran Kasus Perkosaan

Jurnalis Kampus di Tengah Pusaran Kasus Perkosaan

Citra Maudy, penulis artikel berjudul Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan mungkin tak pernah menduga karyanya akan berekor demikian panjang. Pada 7 Januari lalu, dia bahkan harus datang ke Polda DIY, untuk diperiksa sebagai saksi. Padahal sebagai jurnalis, meski berkarya di media kampus, Citra berada di dalam lingkup UU Pers.

“Banyak pertanyaan saya jawab dengan tidak tahu,” ujarnya ketika ditanya soal jalannya pemeriksaan.

Editor tulisan itu, Thovan Sugandi, juga dipanggil polisi. Proses inilah yang menjadi pertanyaan bagi redaksi majalah kampus Balairung, yang menerbitkan artikel tersebut pada 5 November 2018. Mewakili rekan-rekannya, Oktaria Asmarani dari redaksi Balairung mengatakan, saat pemeriksaan polisi, pertanyaan yang disampaikan cenderung tidak subtantif ke arah kasus dugaan pemerkosaan itu sendiri.

“Yang ditanyakan seperti, mengapa dia bisa kenal korban. Siapa saja

narasumbernya. Bagaimana bisa tahu berita dan kok bisa melakukan wawancara. Bahkan ada juga pertanyaan apakah berita ini benar atau tidak,” kata Oktaria.

Balairung adalah Unit Kegiatan Mahasiswa resmi di Kampus UGM di bidang jurnalistik. Produk jurnalistik yang mereka hasilkan terikat pada kaidah yang termuat dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber. Kerja jurnalistik mereka, tambah Oktaria, juga terikat pada kode etik jurnalistik dan lembaga mereka jelas keberadaan serta kontaknya.

“Tulisan nalar pincang itu merupakan upaya kami untuk mengungkap kebenaran melalui kaidah-kaidah jurnalistik. Jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan upaya kami atau merasa dirugikan dengan berita yang kami tulis, kami selalu membuka ruang untuk memberi hak jawab kepada pembaca,” tukas Oktaria.
Sebanyak 63 lembaga dan 27 individu aktivis menolak kriminalisasi jurnalis kampus terkait kasus Agni. (Foto: VOA/Nurhadi)
Sebanyak 63 lembaga dan 27 individu aktivis menolak kriminalisasi jurnalis kampus terkait kasus Agni. (Foto: VOA/Nurhadi)

Balairung mendesak penyelesaian kasus ini, lebih diarahkan ke kasus utamanya,

yaitu dugaan pemerkosaan, dan bukan kinerja jurnalistik mereka. Desakan itu disampaikan dalam paparan proses penyidikan kasus Agni di LBH Yogyakarta, Rabu (01/16). Dalam kesempatan ini, 63 lembaga dan 27 individu menandatangani pernyataan bersama menolak kriminalisasi jurnalis terkait kasus Agni.

Pengacara dari LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli yang mendampingi Balairung dalam

proses hukum di kepolisian, menguraikan sejumlah kejanggalan. Pemeriksaan jurnalis sebenarnya sudah tidak selaras dengan pasal yang dijadikan basis penyidikan polisi. Sejauh ini, polisi menggunakan KUHP pasal 285 dan 289 tentang perkosaan dan pencabulan sebagai dasar penyidikan.

“Kami melihat ini janggal, karena dalam kasus Agni ini, posisi Balairung hanya sebagai pewarta, di mana dia terikat dengan UU 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” kata Yogi.

 

Baca Juga :