Komisi Konstitusi

Mengingat banyaknya permasalahan yang sifatnya mendasar, maka dalam proses perubahan UUD tidak dapat dilakukan secara parsial. Apalagi dengan memakai pendekatan praktis pragmatik. Melainkan, perlu pemikiran yang jernih, utuh, dan menyeluruh, dengan sejauh mungkin melepaskan atau mengambil jarak dari kepentingan-kepentingan politik sempit jangka pendek.

Untuk keperluan itu, amat perlu dan mendesak dibentuknya suatu Komisi Konstitusi oleh MPR berdasarkan kewenangannya, dengan perlu menggunakan amandemen terhadap Pasal 37 UUD 1945. MPR mendelegasikan wewenangnya kepada komisi untuk merancang suatu draf komprehensif UUD yang baru untuk disampaikan kepada sidang MPR tahun 2003. Hasilnya, dapat disahkan oleh MPR atau jika MPR tidak menyetujuinya, maka diserahkan kepada rakyat melalui referendum.

Untuk keperluan pembentukan Komisi Konstitusi tersebut di atas, sesuai dengan Pidato Kenegaraannya beberapa waktu lalu di hadapan DPR (Agustus 2001), Presiden Megawati hendaknya mengajukan secara resmi usul pemerintah kepada MPR pada sidang tahunan MPR pada November 2001 untuk dibicarakan dan ditetapkan oleh MPR.

 

DAFTAR PUSTAKA

Carl Schmitt, Constitutional Theory, Duke University Press, 2008.

Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, Oxford University Press Inc., 1998.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 2005.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Kuasa konstitusi, KRHN, 2004.

Krisna Harahap, Konstitusi republik Indonesia: Sejak Proklamasi hingga Reformasi, Grafitri, 2004.

Larry Alexander (ed), Constitutionalism: Philosophical Foundations, Cambridge University Press, 1998, First Published.

MJC Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford, 1967.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

https://vds.co.id/little-big-adventure-apk/