Mendikbud Wajibkan Pemda Terapkan PPDB Berbasis Zonasi

Mendikbud Wajibkan Pemda Terapkan PPDB Berbasis Zonasi

Mendikbud Wajibkan Pemda Terapkan PPDB Berbasis Zonasi

Mendikbud Wajibkan Pemda Terapkan PPDB Berbasis Zonasi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengimbau pemerintah daerah konsisten menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan minimal 90 persen berbasis zonasi. Sementara maksimal 5 persen kuota lainnya bisa digunakan untuk jalur prestasi dan 5 persen untuk jalur perpindahan orang tua calon murid.

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun

2018 tentang PPDB. “Sudah selesai ini untuk zonasi, seluruh kabupaten/kota. Tinggal menunggu ketaatan dan konsistensinya. Saya imbau konsistensi daerah, betulbetul ditegakkan aturan yang ada agar semua jadi enak. Baik pemerintah, masyarakat juga nyaman. Karena tidak ada hak-hak istimewa kepada pihak tertentu,” ujarnya.

Muhadjir menilai masyarakat sudah bisa menerima dengan baik sistem PPDB berbasis zonasi yang mulai diterapkan 3 tahun lalu. Kendati demikian, perbedaan tujuan antara pemerintah pusat dan daerah kerap membuat implementasi PPDB berbasis zonasi menimbulkan masalah. Tahun ini seharusnya sudah tak ada lagi kendala signifikan terkait zonasi. “Tahun lalu aturannya terbit 1 bulan sebelum PPDB, sekarang sudah sejak 5 bulan sudah selesai. Seharusnya tidak ada lagi masalah. PPDB berbasis zonasi ini untuk mengikis diskriminasi di dunia pendidikan. Sebab selama itu untuk pelayanan publik, maka negara harus melayani siapa saja,” katanya.

Ia akan terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk

mengawal proses PPDB berbasis zonasi. Kemendagri siap mendukung dengan menerapkan sistem identitas tunggal yang menjadi acuan utama dalam PPDB. Kemendikbud dan Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran bersama untuk memastikan semua pemerintah daerah menjalankan Permendikbud.

“Yang penting konsistensi, saya minta provinsi kab/kota untuk mematuhi aturan yang sudah disepakati. Jangan lagi ada diskresi atas nama apapun, sehingga ada pihakpihak tertentu yang mendapatkan perlakuan istimewa. Karena jika ada perlakuan istimewa, ada yang terdiskriminasi dan itu tidak sesuai prinsip pelayanan publik,” ujar Muhadjir.

Pegiat Pendidikan, Eka Simanjuntak, menilai positif kebijakan yang tertuang dalam

Surat Edaran Bersama (SEB) Mendikbud dan Mendagri tentang PPDB 2019. SEB ini juga memastikan sekolah tidak melakukan tes membaca, menulis dan berhitung (calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD.(

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/SMFLZ2M