Mengenal Sistem Kepartaian, Pemilu dan Politik Order

Mengenal Sistem Kepartaian, Pemilu dan Politik Order

Mengenal Sistem Kepartaian, Pemilu dan Politik Order

Mengenal Sistem Kepartaian, Pemilu dan Politik Order

  1. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dengan kata lain sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.

Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik. Peter Mair memuatnya dalam tabel berikut :

Tabel sistem kepartaian
PenelitiKriteria klasifikasiSistem kepartaian
Maurice DuvergerJumlah partai1.      Sistem dua partai

2.      Sistem multi partai

Robert DahlKompetitif oposisi1.      Kompetitif-murni

2.      Kompetitif-kooperatif

3.      Kompetitif koalisi

4.      Koalisi murni

BlondelJumlah partai : ukuran partai secara relatif1.      Sistem 2 partai

2.      Sistem 2 partai dan setengah partai

3.      Multi partai dengan satu partai yang dominan

4.      Multi partai tanpa partai yang dominan

Giovani SartoriJumlah partai dan jarak ideologi1.      Sistem 2 partai

2.      Pluralisme moderat

3.      Pluralisme terpolarisasi

4.      Sistem partai yang berkuasa

(http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem-kepartaian-dan-partai-politik.html)

Dari tabel di atas, kelihatan beberapa cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian. Maurice Duverger melakukannya menurut jumlah partai, Robert Dahl menurut skala kompetisi yang opositif, Blondel melakukan menurut ukuran jumlah dan besar partai secara relatif dan Giovani Sartori menurut jumlah partai dan jarak ideologi antar partai-partai tersebut.

  1. Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu peristiwa politik yang sangat menarik.                Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan yang mendasar pada demokrasi perwakilan. Pemilu juga dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi dilembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi.

Setiap sistem pemilu, yang biasanya diatur dalam peraturan perundang – undangan setidak – tidaknya mengandung  tiga variabel pokok, yaitu penyuaran (balloting), distrik pemilihan (electoral district), dan formula pemilihan (Ramlan, 1992 : 177). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang – Undang Pemilu, tujuan dari sistem pemilu adalah melaksanakan kedaulatan Rakyat (Ps. 1 ayat 1) dan membentuk pemerintahan perwakilan (Ps 1 ayat 3 dan 4 ). Suatu ketentuan yang sejalan dengan prinsip demokrasi universal. Akan tetapi di dalam pengoperasiannya, penguasa menjuruskan tujuan tersebut untuk membangun legitimasi bagi suatu pemerintah yang stabil dan kuat melalui mobilisasi politik.

  1. Hubungan antara Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Tertib Politik (Politik Order)

Merujuk pada proposisi yang dikemukan oleh Maurice Duverger dan Robert Michels, pilihan suatu masyarakat pada sistem kepartaian tertentu yang dikombinasikan dengan penerapan sistem pemilu yang sesuai dengan latar belakang masyarakat, memiliki kemungkinan untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang memiliki stabilitas politik “ political order”. Namun sebaliknya, kesepakatan masyarakat untuk menggunakan suatu sistem kepartaian tertentu yang dikombinasikan dengan penerapan suatu sistem pemilu yang tidak sesuai dengan latar belakang masyarakat, memiliki peluang untuk melahirkan suatu kehidupan politik yang tidak stabil.

            Secara lebih detail hubungan antara sistem kepartaian dengan sistem pemilu, backgourd masyarakat, dan stabilitas politik dapat dielaborasi dalam enam hipotesis sebagai berikut:

  1. a)Sistem dua partai yang dikombinasikan dengan sistem pemilu model distrik yang diterapkan pada masyarakat yang backgroundnya homogen, dari sisi etnis, aliran pemikiran politik, agama memiliki peluang besar untuk menghasilkan stabilitas politik.
  2. b)Sistem dua partai yang dikombinasikan dengan sistem pemilu model proposional pada masyarakaat yang memiliki background heterogen memiliki kecederungan untuk menghasilkan kehidupan politik yang stabil. Namun, memungkinkan aspirasi politik masyarakat yang heterogen yang tidak tertampung oleh dua partai politik.
  3. c)Sistem dua partai yang dikombinasikan dengan sistem pemilu model distrik pada masyarakat yang background heterogen memiliki peluang lebih besar pada kehidupan politik yang kurang stabil, terutama pada awal perkembangannya.
  4. d)Sistem multipartai yang dikombinasikan dengan sistem pemilihan model distrik pada masyarakat yang backgroundnya homogen akan memiliki kecenderungan menuju pada kehidupan politik yang bergerak ke arah stabilitas. Hal tersebut dikarenakan akan mendorong terjadinya evolusi sistem kepartaian menuju pada sistem dua partai.
  5. e)Sistem multipartai yang dikombinasikan dengan sistem pemilu model proposional pada masyarakat yang background heterogen akan memiliki kecenderungan menghasilkan suatu kehidupan politik yang tidak stabil. Hal tersebut tidak mendorong untuk terjadi evolusi sistem kepartaian menuju pada sistem kepartaian yang sederhana. (sistem dua partai).
  6. f)Sistem multipartai dikombinasikan dengan sistem pemilu model distrik pada masyarakat yang backgroundnya heterogen, memiliki kecenderungan untuk menghasilkan stabilitas politik, namun memiliki peluang yang menimbulkan ketidakpuasan politik.

Sejarah perkembangan sistem pemilu secara umum telah berkembang melalui tiga sistem yaitu;

  1. Pluralisme- Mayoritas (di dalamnya meliputi FPTP, Block Vote, TRS dan Alternative Vote)
  2. Semi Reprensentasi Proposional ( yang terdiri dari LIST, MMP, STV).
  3. Sistem Proposional ( yang terdiri dari dalam Handbook of Voter Turnout 1945-1997:A global Report on Political Partisipation, Internasional IDEA dinyatakan bahwa pada tahun 1945, sebanyak 80% negara-negara Demokrasi menggunakan sistem Representatif Proposional (RP). Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru, menggunakan Sistem First Past the Post (FPTP) ; Kebanyakkan Negara-Negara Eropa menggunakkan Two Round System (TRS). Pada 1950 Jepang menggunakan Singgle Non-Transforrable Vote (SNTV), sedangkan Jerman, sesudah perang dunia kedua, menggunakan Mixed Member Protisonal (MMP).

Adanya berbagai varian sistem politik menunjukkan bahwa tidak ada suatu sistem pemilu yang sempurna yang dapat dipakai untuk semua negara. Setiap sistem pemilu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Suatu sistem pemilu mungkin sesuai dengan kondisi masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu dan kurang sesuai untuk masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang lain. Sebagaimana telah diuraikan misalnya sistem pemilu distrik dimiliki kemungkinan kurang cocok jika diterapkan pada masyarakat yang memiliki background majemuk dari berbagai aspeknya. Dan sebaliknya sistem distrik ini memiliki tingkat kesesuaian yang lebih besar jika dipakai pada pelaksanaan  pemilu bagi masyarakat yang memiliki background sosial yang tidak terlalu heterogen.

Untuk kondisi di Indonesia, yang masyarakatnya memiliki background aliran pemikiran politik, etnis, agama, budaya yang heterogen secara teoritis jika ingin menghasilkan suatu tata kehidupan politik yang stabil adanya political order, maka perlu pertimbangan untuk diterapkan sistem pemilu dengan model distrik. Penerapan sistem pemilu model distrik memberi dorongan untuk terjadinya evalusi sistem kepartaian banyak partai kepada dua sietem partai. Jika berhasil didorong berjalannya evolusi sistem kepartaian  menuju sistem dua partai melalui penerapan sistem pemilu distrik maka kehidupan politik di Indonesia memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai kestabilan politik. Namun demikian, kondisi sebaliknya akan sering hadir jika proposisi tersebut tidak dapat dipenuhi. Kehidupan politik di Indonesia sulit diharapkan untuk mampu menghadirkan suatu tatanan politik yang stabil, jika tidak terjadi kombinasi yang harmonis antara pilihan sistem kepartaian dengan sistem pemilu yang sesuaikan dengan background masyarakat Indonesia.

Kiranya perlu diberikan penjelasan mengapa pemilu dengan sistem distrik dengan berbagai variannya yang merujuk pada model sistem pluralisme-mayoritas, memberikan dorongan untuk secara alamiah terjadinya pengurangan jumlah partai yang ikut berkompetisi dalam pemilu?. Pelaksanaan kegiatan yang merujuk pada model pluralitas-mayoritas yang lebih dikenal dengan sistem distrik memiliki prinsip bahwa jumlah wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan politik seperti parlemen (DPR) sama dengan jumlah distrik (daerah pemilihan yang ada pada suatu negara , sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh kekuatan politik (partai politik) yang ada pada suatu negara. Setiap satu distrik daerah pemilihan ditentukan hanya mempunyai satu wakil rakyat yang akan duduk di parlemen.

Dengan ketentuan sebagaimana dirujuk dalam sistem distrik tersebut, maka disetiap distrik hanya ada satu partai politik yang memiliki wakil parlemen. Penerapan model tersebut secara berulang-ulang mendorong untuk memunculkan suatu kondisi kehidupan kepartaian, dimana hanya ada satu sampai dua partai yang mendapatkan dukungan yang kuat di suatu distrik pemilu. Sementara itu, pemilu tidak berhasil mendatangkan dukungan yang memadai secara alamiah akan mengalami kematian.

Bukti empiris dari negara-negara yang mempraktikan model sistem distrik secara nasional, menunjukkan bahwa secara nasional akan lahir suatu kecenderungan lahirnya sistem dua partai, yakni hanya ada dua partai politik yang bisa eksis dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan politik nasional. Dengan terjadinya pengurangan jumlah partai politik yang memiliki wakil formal di lembaga parlemen, maka juga dapat mengurangi serta mereduksi sumber dan istrumen untuk terjadinya berbagai macam konflik dalam suatu masyarakat, khususnya konflik politik. Pengurangan jumlah partai secara alamiah melalui penerapan sistem distrik juga mampu memberikan iklim agar berbagai spektrum aliran pemikiran politik yang memiliki kedekatan ideologi berkumpul pada satu partai politik tertentu.

Jika kondisi tersebut dapat terwujud hal itu berati juga salah satu fungsi partai politik untuk menjalankan fungsi manajemen konflik dapat diperankan. Dengan demikian, kiranya dapat dinyatakan bahwa pilihan untuk menggunakan model sistem peilu distrik memberikan peluang pada partai politik untuk memperkuat fungsi-fungsinya sebagai pengatur konflik. Implikasi dan kondisi partai politik memiliki konstribusi bentuk menghadirkan adanya suatu tertib politik-stabilitas kehidupan politik.

Dan pemaparan diatas, kiranya dapat ditarik suatu pemahaman bahwa antara sistem pemilu dengan sistem kepartaian dan stabilitas politik memiliki hubungan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pilihan untuk menerapkan suatu sistem pemilu tertentu misalnya sistem pemilu distrik akan memiliki pengaruh pada munculnya sistem kepartaian yang dengan sistem dua partai. Sementara itu, pilihan untuk menerapkan sistem proposional akan memberi peluang untuk lahirnya sistem banyak partai pada suatu masyarakat yang secara sosial fragmentasi dan mamiliki aliran pemikiran politik, dengan perpedaan yang tajam, akan memberikan kemungkinan untuk sulit memberikan kontribusi bagi yang ada stabilitas politik.

(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)