Pembinaan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota. Pembinaan yang dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non departemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilaporkan kepada presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Pembinaan oleh gubernur terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaporkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri dengan tembusan kepada departemen/Lembaga pemerintah non departemen terkait.
Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi:
• Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan yang dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional atau provinsi.
• Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
Pemberian pedoman dan standar dalam kaitan ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
• Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan

pemerintahan.

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
• Pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.
• Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.
2. Pengawasan
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi :
1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:
o Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD,dan rencana umum tata ruang sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh menteri dalam negeri untuk rancangan peraturan daerah provinsi dan oleh gubernur terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal
o Setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sebagai contoh, dalam rangka pengawasan, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 15 hari setelah Perda tersebut ditetapkan. Jika bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Perda tersebut, paling lambat sebulan setelah Perda tersebut diterima.