Peran serta mayarakat dalam upaya pemberantasan korupsi:

Bentuk – bentuk peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 antara lain adalah SBB :

  1. Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi
  2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum
  3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kpada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
  4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yg di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari
  5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
  6. Penghargaan pemerintah kepada mayarakat

      2.9  Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi:

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indone-sia, antara lain sebagai berikut :

  1. Upaya Pencegahan (Preventif)

  2. a)Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
  3. b)Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
  4. c)Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tang-gung jawab yang tinggi.
  5. d)Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
  6. e)Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
  7. f)Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
  8. g)Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
  9. h)Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

sumber :
https://teknikutama.co.id/photo-editor-pro-apk/