Peraturan dan Regulasi UU Telekomunikasi

Peraturan dan Regulasi UU Telekomunikasi

Peraturan dan Regulasi UU Telekomunikasi

Peraturan dan Regulasi UU Telekomunikasi

Menimbang :

  1. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila;
  2. bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh Negara demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional:
  3. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum dan ke-makmuran rakyat, memperlancar kegiatan pemerintahan dan pemerataan pembangunan. mendorong pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta mempererat hubungan antarbangsa dan, oleh karena itu, penye-diaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan;
  4. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan telekomuni-kasi diperlukan upaya yang berkelanjutan serta andal dan peran serta masyarakat guna menjamin penyedian jasa telekomunikasi secara optimal bagi masyarakat dan selain mampu mengikuti perkembangan teknologi:
  5. bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan dalam usaha memberikan landasan yang lebih kukuh bagi perwu-judan cita – cita dimaksud, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Telekomunikasi menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657) dipandang tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disusun undang-undang yang baru:

mengingat :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang – undang Dasar 1945:

Dengan persetujuan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistim elektromagnetik lainnya;
  2. Alat2 telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi:
  3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
  4. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
  5. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka berteleko-munikasi:
  6. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
  7. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomuni-kasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  8. Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri.
  9. Jasa telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas teleko-munikasi.
  10. Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang bentuk usa hanya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
  11. Badan lain adalah badan hukum diluar badan penyelenggara berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta nasional, yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
  12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.

Sumber : https://balikpapanstore.id/