Perbedaan Sistem Politik Negara

Perbedaan Sistem Politik Negara

  1. Perbedaan dari segi Bentuk

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat dipandang dari bentuk pemerintah, bentuk negara, sistem kabinet, bentuk parlemen, dll.

Perbedaan Sistem Politik Negara

  • Dipandang dari bentuk negara. Secara umum terdapat dua bentuk Negara yaitu Kesatuan dan serikat/federasi.Negara Kesatuan     merupakan negara tunggal, jadi tidak ada Negara dalam Negara, dan Negara serikat merupakan sebuah negara dimana negara tersebut terdiri atas beberapa negara bagian.
  • Dipandang dari bentuk pemerintahan. Terdapat dua bentuk pemerintahan yaitu Republik dan kerajaan, Negara Republik di pimpin oleh seorang Peresiden yang diangkat melalui pemilu,sedangkan kerajaan di pimpin oleh seorang raja yang di angkat secara turun temurun.
  • Dipandang dari Sistem kabinet. Perbedaan Sistem politik bila di pandang dari sistem kabinet dapat di bedakan menjadi dua yaitu kabinet ministerial dan kabinet Presidensial.dalam cabinet ministerial eksekutif adalah perdana mentri sedangkan cabinet Presidensial Kabinet dipimpin oleh Peresiden dan dibantu oleh para Mentri sehingga Mentri bertanggung jawab terhadap Presiden.
  • Dipandang dari Bentuk Parlemen. Bentuk parlemen terbagi dua yaitu Monocameral dan Bicameral, monocameral merupakan sistem politik satu kamar dan Bicameral merupakan bentuk parlemen dua kamar.
  1. Perbedaan Ciri
    • Sistem Politik Di Negara Komunis. Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat.
    • Sistem Politik Di Negara Liberal. Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas,  sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas.
    • Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :
      • Ide kedaulatan rakyat
      • Negara berdasarkan atas hukum
      • Bentuk Republik
      • Pemerintahan berdasarkan konstitusi
      • Pemerintahan yang bertanggung jawab
      • Sistem Pemilihan langsung
      • Sistem pemerintahan presidensiil

3. Sistem Politik Negara Inggris

No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian / Keterangan
1. Latar Belakang Sejarah Sejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat industri modern. Para politisi mulai menyesuaiakan sistem politik tsb. Mereka juga dihadapkan pada masalah upaya membangun kesejahteraan warganegaranya.
2. Kondisi Sosiologis Kondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampu bersaing dengan negara–negara lain yang lebih dahulu merintis ke arah industrialisasi. Meskipun masyarakat Inggris ”bersifat kekotaan”, namun tetap menghendaki sistem monarki dengan satu raja dan banyak bangsa.
3. Kondisi Kultural/ Budaya Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai dan kebudayaan politik diwariskan dari generasi ke generasi melalui suatu rangkaian pengalaman dalam keluarga, di sekolah dan ditempat kerja.
4. Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat Mayoritas masyarakat sangat menghormati simbol-simbol kekuasaan negara (ratu/raja, lembaga pemerintah, dll). Mereka senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada undang-undang politik azasi.
5. Pedoman Filsafat Masyarakat sangat mendukung rejim yang berkuasa, manakala para penguasa juga mentaati undang-undang politik asasi, dan jika dilanggar maka akan mengahadapi perlawanan. Kejahatan sangat tercela dan dianggap melawan masyarakat.
6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Penerapan ideologi negara, adalah ideologi liberal. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat menghormati kebebasan dan hak-hak asasi manusia.
7. Pedoman Konstitusi dan Hukum Kekuasaan pemerintah, lebih banyak dibatasi oleh konvensi dari pada hukum formal. Rakyat hidup dalam ketenangan dan kepastian hukum, karena pemerintah memberikan perlindungan hukum yang baik dan penghormatan terhadap hak-hak asasi warganegaranya. Aturan yang dibuat, ditaati oleh semua komponen elit politik, pemerintah maupun masyarakat demi jaminan keamanan dan kesejahteraan bersama.

Penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan oleh :

  1. Kabinet (Perdana menteri dan dewan menteri) serta parlemen (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi).
  2. Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet.
  3. Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang diajukan pemerintahnya, akan disetujui dalam bentuk yang dikehendaki parlemen.

baca juga :