Respons atas Polemik Sistem Zonasi, Proses PPDB Dihentikan Sementara

Respons atas Polemik Sistem Zonasi, Proses PPDB Dihentikan Sementara

Respons atas Polemik Sistem Zonasi, Proses PPDB Dihentikan Sementara

Respons atas Polemik Sistem Zonasi, Proses PPDB Dihentikan Sementara

Gelombang keluhan dan protes terkait penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP-SMA/SMK negeri akhirnya mendapat respons. Tadi malam (19/6) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memutuskan untuk menangguhkan sementara proses PPDB 2019.

Sejak pukul 19.52 WIB, laman https://ppdbsurabaya.net/ tidak bisa diakses publik.

Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya pukul 15.00, Dispendik Jawa Timur (Jatim) lebih dulu mengambil langkah serupa. Mereka menangguhkan sementara proses PPDB SMA/SMK Negeri 2019. Padahal, rangkaian proses PPDB sudah berlangsung. Bahkan, pendaftaran jalur online berdasar jarak akan berakhir hari ini.

Plt Kepala Dispendik Jatim Hudiyono menjelaskan, penangguhan itu dilakukan hingga ada keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Para siswa yang sudah mendaftar, kata dia, tidak perlu khawatir. Sebab, data-data sudah tersimpan dalam sistem.

Sejatinya, lanjut Hudiyono, Pemprov Jatim memberikan jaminan bahwa sistem PPDB sudah dikemas secara baik. Proses PPDB juga berjalan sesuai dengan amanat Permendikbud 51/2018 tentang PPDB. Mengacu sistem zonasi, jarak terdekat menjadi pertimbangan utama. Namun, pemprov juga mengakomodasi berdasar nilai ujian nasional sebesar 20 persen. “Permendikbud sudah mengamanatkan zonasi. Namun, dengan berbagai pertimbangan ini, kami menangguhkan sementara pelaksanaan PPDB sampai ada keputusan Pak Menteri,” ujarnya.

Staf Khusus Mendikbud Bidang Manajemen Hamid Muhammad memberikan

tanggapan terkait penghentian sementara atau penangguhan PPDB di Provinsi Jawa Timur. Tadi malam Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomunikasi dengannya.

“Sudah saya berikan saran kepada beliau,” katanya. Namun, mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud itu enggan memerinci lebih jauh sarannya untuk gubernur Jawa Timur.

Demo Wali Murid

Sebelum pengumuman penangguhan tersebut, kemarin ratusan wali murid menyampaikan aspirasi mereka di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Massa yang berkumpul sejak pukul 11.00 menyatakan ketidakpuasan atas proses PPDB tahun ini yang dianggap tidak berkeadilan. Aspirasi tersebut juga disuarakan di DPRD Jatim.

Jospan, salah seorang wali murid, mengatakan, PPDB harus menghargai hak anak. Namun, kenyataannya, proses PPDB berdasar jarak (zonasi) yang berlangsung sejak Senin (17/6) itu dinilai memakan banyak korban. Muncul berbagai permasalahan dan komplain.

“Ada yang tidak bisa akses. Ada yang kurang tahu tentang pengaksesan. Dan

muncul masalah-masalah baru orang tua yang mengeluhkan putra-putrinya terdepak dari pendaftaran,” paparnya saat beraudiensi dengan Plt Kepala Dispendik Jatim Hudiyono dan Kepala Cabang Dispendik Jatim untuk Surabaya dan Sidoarjo Sukaryantho di Grahadi.

Jospan mencontohkan siswa dengan jarak rumah 600 meter dari sekolah. Nilai ujian

nasionalnya memang tidak tinggi meski rata-rata masih 8,5. Namun, siswa tersebut tidak bisa masuk karena tergeser siswa lain yang jarak rumahnya ke sekolah lebih dekat. “Dengan semangat pemerataan, mestinya siswa tersebut bisa masuk karena jarak hanya 600 meter,” tuturnya.

 

Sumber :

https://www.codecademy.com/marlindaSoamena