seandainya aku menjadi menkominfo 2009-2014

seandainya aku menjadi menkominfo 2009-2014

seandainya aku menjadi menkominfo 2009-2014

seandainya aku menjadi menkominfo 2009-2014

Judul yang pertama kali terpikir saat membaca tugas yang baru. Sedikit aneh karena mengingatkan pada sebuah reality show di salah satu stasiun TV swasta kita. Apapun itu, sebenarnya ini topik yang cukup berat (menurutku) karena seumur-umur hingga setua ini belum pernah berandai-andai menjadi menkominfo (termasuk menjadi anggota dari pemerintahan, apapun jabatan dan profesinya hehehe). Yah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ‘kan? Lalu…apa saja sih kebijakan terkait telematika yang akan kulakukan seandainya saya menjadi menkominfo untuk masa jabatan 2009-2014?

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menurutku penting untuk dilakukan, dengan berkaca pada kinerja menkominfo yang “asli”. Tentu saja hal ini dikarenakan tugas menkominfo yang sekarang merupakan pengembangan (dan juga kelanjutan) dari apa yang sudah dilakukan oleh menkominfo sebelumnya. Terlebih lagi, hal ini berkaitan dengan perkembangan industri Information, Communication, and Technology (ICT) yang cukup pesat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu, apa saja hal-hal tersebut?

Pertama, peningkatan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia secara merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini penting untuk dilakukan, untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang cukup tinggi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Seiring dengan hal ini juga dilakukan pengembangan konten untuk mendukung pembangunan industri kreatif, dan pengembangan layanan aplikasi berbasis telematika untuk peningkatan sistem informasi masyarakat.

Kedua, pengikisan kesenjangan digital (digital divide) yang sangat tinggi di Indonesia, dengan pembangunan wireline broadband secara luas. Pembangunan ini dilakukan untuk memperbaiki akses internet antar wilayah di dalam negeri, dan merupakan proyek paralel dengan poin pertama. Selain itu juga dilakukan peningkatan e-Literacy. E-Literacy dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pendayagunaan masyarakat di bidang ICT, sehingga nilai keunggulan masyarakat (terutama yang berkecimpung di dalam bidang ICT) akan semakin meningkat, dan meminimalisir kesenjangan digital yang ada.

Ketiga, pemasyarakatan penggunaan software open source. Hal ini sejalan dengan program Indonesia, Goes Open Source (IGOS) yang dideklarasikan pada tanggal 30 Juni 2004 oleh lima kementerian, yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Pendidikan Nasional. Dengan penggalakan (kembali) IGOS ini, seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan software legal dan terjangkau, dan juga dapat meningkatkan pengembangan TI di Indonesia sehingga dapat bersaing dalam dunia TI global.

Keempat, pemaksimalan e-Announcement dan e-Government untuk peningkatan kinerja pemerintahan. E-Announcement dilakukan untuk transparansi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pengadaan anggaran di lingkungan pemerintahan. E-Government dilakukan untuk meminimalisir angka kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintahan, terutama Pemerintahan Daerah.

Kelima, peningkatan komunikasi dan kerja sama yang lebih transparan, objektif, dan profesional, antar seluruh stakeholder ICT untuk menangani berbagai tantangan dalam bidang ICT kedepannya.

Keenam, perbaikan dan penerapan UU ITE yang sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya.

Rasanya, hanya itu yang terpikirkan untuk saat ini, walaupun bila harus berkaca pada visi dan misi Depkominfo serta perkembangan telematika di Indonesia sendiri, ada banyak hal yang (sebenarnya) bisa digali dan dikembangkan dalam kaitannya dengan kebijakan yang akan dilakukan. Misalnya, poin keenam di atas. Mengapa perbaikan? Mudah saja, karena ada beragam ketidakjelasan yang terdapat didalamnya dan penyalahgunaan yang menyertainya. Ambil satu contoh, pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ketidakjelasannya, kesusilaan di sini bentuknya seperti apa? Penyalahgunaannya, pasal ini bisa digunakan untuk menutup situs/blog yang dianggap melanggar norma asusila oleh pihak tertentu, hanya karena mereka memiliki kolom kesehatan yang berkaitan dengan seks. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan pasal ini, yaitu sebagai dasar hukum atas pencegahan dan penutupan situs porno yang ada.

Menurut pendapat saya, perkembangan telematika di Indonesia itu ditentukan oleh setiap individu yang notabene adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Walaupun menkominfo saat ini misalkan telah menyusun suatu kebijakan dan program kerja yang hebat, hasil yang diharapkan tidak akan terwujud bila seluruh pihak tidak mendukungnya secara penuh. Saya pribadi turut mendukung apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun terkadang penyalahgunaan peraturan yang ada justru membuat saya ragu apakah program tersebut bisa terwujud atau tidak. Tentu saja, saya yakin tak cuma saya seorang yang berpikiran seperti ini. Harapan saya, menkominfo (dan anak buahnya) saat ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya hingga ICT di Indonesia bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

Sumber : https://obatpenyakitherpes.id/jenis-digital-marketing