Suprastruktur Politik

Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain.
Pada Negara Monarki, pemerintahan dikuasi oleh keluarga bangsawan. Raja/Ratu, berperan sebagai lambang kebesaran/alat pemersatu. Kabinet dpt dibentuk berdasarkan pemilu (tergan- tung tkt pendemokrasiannya). Pada Negara Republik, elit politik ada yang memegang kekuasaannya secara diktator. Namun juga banyak yang bersifat demokratis (tergantung Konstitusi/UUD negaranya).
Perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan :

  • Eksekutif. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden di bantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri, untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :
    • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD;
    • Menetapkan peraturan pemerintah;
    • Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll
  • Legislatif. Indonesia menganut sistem bikameral. Di tandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Dengan merujuk asas trias politika. Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD.
    • MPR. Kewenangan:

Mengubah menetapkan UUD
Melantik presiden dan wakil presiden, dll

  • Tugas:

Membentuk UU
Membahas RAPBN bersama presiden, dll.

  • DPD. Fungsi :

Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu
Pengajuan usul

  • Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang). Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :
    • Mahkamah Agung (MA)
    • Mahkamah Konstitusi (MK)
    • Komisi Yudisial (KY)
    • Insfektif

Dengan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan, suprastruktur harus didukung infrastruktur politik (rakyat, partai politik dan ormas), dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.

Suprastruktur Politik

Mekanisme pemerintahan (infrastruktur dan suprastruktur politik) dapat memenuhi fungsinya, manakala sistem politik mampu :

  • Mempertahankan pola (tata cara, norma-norma dan prosedur-prosedur yang berlaku).
  • Menyelesaikan ketegangan (menyelesaikan, konflik dan perbedaan pendapat) yang memuaskan semua pihak.
  • Melakukan perubahan (kemampuan adaptasi dengan perkembangan baik di dalam maupun luar negeri).
  • Mewujudkan tujuan nasional (kristalisasi keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut).
  • Mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh sistem.

I. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

  1. Pendekatan Sistem Politik Negara

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. Untuk mempelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan yang didasarkan pada : Sejarah, Sosiologis, Kultural / Budaya, Psycho-Sosial (Kejiwaan masyarakat), Filsafat, Ideologi, serta Konstitusi dan Hukum. Terdapat 3 fungsi politik dalam menetukan cara bekerjanya sistem politik :

  1. Sosial politik. Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umum.
  2. Rekrutmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan.
  3. Komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

sumber :

https://finbarroreilly.com/demons-rise-apk/