Susunan Pemerintahan Militer Jepang

Susunan Pemerintahan Militer Jepang

Susunan Pemerintahan Militer Jepang

Susunan Pemerintahan Militer Jepang

a. Gunshirekan

Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura.

b. Gunseikan

Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut;
  • Somobu (Departemen Dalam Negeri).
  • Zaimubu (Departemen Keuangan).
  • Sangvobu (Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan) / urusan Perekonomian.
  • Kotsubu (Departemen Lalu Lintas).
  • Shihobu (Departemen Kehakiman).

c. Gunseibu

Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan / semacam gubernur) yang meliputi ;
  • Jawa Barat : pusatnya di Bandung.
  • Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.
  • Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.
Ditambah 2 daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.
Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo.
Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi.Waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunakan bahasa Jepang.
Baca Artikel Lainnya: